Jakarta – Salah satu upaya yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam mendukung efisiensi anggaran pemerintah adalah dengan terus mendorong peningkatan Pengadaan Berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengamanatkan peningkatan pengadaan berkelanjutan sebagai bagian dari efisiensi anggaran.
Pada Kamis (13/2), LKPP menyelenggarakan Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Gedung LKPP, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kerja sama antara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pengadaan yang berkelanjutan.
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa, menegaskan pentingnya memiliki Strategi Nasional bagi pemerintah untuk mengimplementasikan pengadaan berkelanjutan. “Kami mengharapkan kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kita perlu satu strategi nasional yang mendorong langkah bersama dalam pengadaan berkelanjutan,” ujar Sarah.
Sarah juga menekankan bahwa pengadaan berkelanjutan bukan sekadar memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang. “Penting untuk diingat bahwa pengadaan berkelanjutan melibatkan pertimbangan lebih dari sekedar kebutuhan jangka pendek,” tegasnya.
Dalam sesi panel, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional, Dwi Wahyuni Kartianingsih, menjelaskan strategi pengadaan berkelanjutan menggunakan pendekatan 5W1H (What, Who, Why, When, Whom, How). Pendekatan ini mencakup adanya komitmen dan kerjasama internasional untuk membangun sinergi global dalam pengadaan berkelanjutan.
Kemudian dibutuhkan juga keterlibatan lintas sektoral dalam implementasi kebijakan dan ketersediaan supply yang memastikan ketersediaan barang/jasa sesuai dengan standar keberlanjutan. Untuk mencapai hal tersebut perlu pengembangan kriteria standar pengadaan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dan perhitungan dampak dan tools yang menyediakan alat pendukung implementasi.
Turut hadir secara daring Director of the Sustainable Procurement Accelerator Lab (SPP Lab) Carsten Hansen, yang membagikan wawasan tentang tren pengadaan berkelanjutan di tingkat global. Ia menekankan bahwa keberlanjutan dalam pengadaan bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak yang memerlukan strategi jelas agar tetap relevan di masa depan dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Melalui sosialisasi ini, LKPP berharap seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat bersinergi untuk mewujudkan efisiensi anggaran dan pengadaan berkelanjutan. Dengan mengusung pengadaan berkelanjutan, pemerintah tidak hanya berfokus pada efisiensi anggaran, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pengadaan yang transparan dan akuntabel, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia. (tdf)
