Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi (Hendi) menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diambil pemerintah, dengan memastikan bahwa efisiensi tersebut tidak mengurangi target kinerja pengadaan barang/jasa. Pernyataan ini disampaikan dalam giat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (12/02) di Gedung Nusantara I.
“Secara kelembagaan kami berkomitmen mendukung upaya efisiensi tersebut, upaya strategi sudah kami lakukan terutama efisiensi belanja operasional dan perjalanan dinas. Komitmen inilah yang kami ingin tekankan bahwa efisiensi adalah sebagai tantangan bukan sebagai hambatan di LKPP,” katanya.
Menurutnya, untuk mencapai efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, LKPP akan terus mendorong kinerja pengadaan barang/jasa dengan mengambil langkah strategis salah satunya dengan penguatan pelaksanaan konsolidasi pengadaan.
“Konsolidasi yang kami sudah lakukan dari 2022 hingga 2024 di beberapa K/L/PD, rata-rata bisa melakukan efisiensi sampai 3T, dengan begitu kami akan berusaha melakukannya secara masif,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hendi menambahkan bahwa dari sisi digitalisasi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6, akan dilakukan pengembangan dengan mengaktifkan Artificial Intelligence untuk melakukan kurasi, baik dari sisi perizinan yang kerap dipalsukan dan kurasi terhadap harga yang terkadang di atas harga pasar.
“Kami sudah memutakhirkan sistem pengadaan secara elektronik terpusat di LKPP, paling tidak hal itu bisa menghemat anggaran karena di tingkat K/L/PD tidak ada biaya server dan operasional besar untuk mengaktifkannya. Potensi efisiensinya hingga 67,6T. Jadi kami mohon dukungannya supaya teman-teman semangat untuk mewujudkan itu,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LKPP yang secara totalitas untuk mendukung dan membantu presiden dalam kebijakan efisiensi tanpa mengurangi strategi namun tetap mengoptimalkan kinerja pelayanan.
Dengan semangat kebersamaan, LKPP terus berkomitmen dalam kebijakan efisiensi anggaran ini karena hal ini relevan dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah yang mana mendorong pengelolaan anggaran yang efisien dan terukur. (Des)
