Jakarta – Strategi pengadaan melalui konsolidasi dan clearing house menjadi inovasi dalam efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah. Konsolidasi pengadaan barang/jasa ditujukan untuk mengurangi biaya dalam proses pengadaan, memberikan efisiensi belanja pemerintah, memberikan nilai manfaat yang sebesar - besarnya dan mendukung pemberdayaan serta penguatan industri dalam negeri. Sedangkan Clearing House pengadaan dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Hal ini disampaikan dalam sesi diskusi panel pada Rapat Koordinasi Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Rabu (8/11) di Jakarta.
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta menyampaikan bahwa pokja perlu untuk lebih berani dalam berinovasi agar dapat mengikuti dinamika pengadaan barang/jasa pemerintah “inovasi itu penting dan harus dilakukan pada semua lini atau sektor termasuk dalam bidang pengadaan barang/jasa” ungkap Setya.
Konsolidasi pengadaan merupakan sebuah upaya atau strategi yang bertujuan untuk menghasilkan value for money dari proses pengadaan barang/jasa dengan mempertimbangkan berbagai aspek regulasi, SDM, waktu, kualifikasi penyedia, dan penganggaran. “Mengapa konsolidasi lebih efisien? karena dibeli dengan tidak eceran, dengan konsolidasi manfaat dan harganya menjadi sama,” ujar Setya.
Disamping konsolidasi, inovasi berikutnya yaitu Clearing House, diharapkan dapat memberikan solusi pada permasalahan yang lebih komprehensif. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang telah menyelenggarakan Clearing House menyampaikan manfaat yang dirasakan dengan adanya Clearing House.
“persoalan yang selama ini belum kami temukan solusinya, dengan adanya clearing house kami dapat menemukan rekomendasi untuk persoalan tersebut. Baik sekali apabila di setiap UKPBJ ada tim Clearing House. Karena manfaat dalam mendampingi dan menyelesaikan masalah bersama - sama dapat dilakukan” ujar Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenkumham Novita Ilmaris.
Tercatat hingga saat ini telah terdapat 67 Clearing House pada Kementerian dan Lembaga yang sudah aktif; serta 82 Clearing House pada pemerintah daerah yang sudah aktif. Sedangkan sepanjang 2023 hasil konsolidasi pengadaan yang dicatatkan oleh LKPP diantaranya Laptop Produk Dalam Negeri dengan nilai potensi efisiensi sebesar 626M, Pupuk NPK dengan nilai potensi efisiensi 95M, dan Logistik Pemilu 2024 dengan potensi efisiensi anggaran sebesar 225M. (mos)
