Jakarta – Dorong Produk Dalam Negeri (PDN) menjadi tuan rumah di negeri sendiri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi atau Hendi sampaikan pentingnya memprioritaskan PDN dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) mendapatkan porsi yang besar dalam anggaran belanja menggunakan APBN/APBD. Hal tersebut disampaikan Hendi dalam acara Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2025 yang digelar pada Selasa hingga Rabu (11-12/02) di Jakarta.

Kepala LKPP mengatakan melalui ISPE 2025 diharapkan dapat menjadi ajang strategis dalam menjawab berbagai isu terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Khususnya mendorong keterlibatan UMKK untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga mampu menjadikan produk lokal sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

“Jika komitmen terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui pengadaan barang/jasa pemerintah terus diperkuat, diharapkan dapat menyerap hingga enam juta tenaga kerja dan memberikan daya ungkit ekonomi hingga lima persen. Oleh karena itu, LKPP mengajak seluruh pihak untuk mendukung program ini dan berkomitmen dalam membangun ekosistem pengadaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Hendi.

Sejalan dengan itu, Hendi juga menegaskan bahwa LKPP terus berupaya meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6 yang lebih cepat, tepat, namun tetap sesuai prosedur.

“Katalog Elektronik V6 juga memberikan kemudahan dalam mekanisme pembayaran hasil sinergi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sehingga diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta perluasan akses bagi pelaku usaha, khususnya UMKK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” imbuh Hendi.

ISPE 2025 menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, untuk bersama-sama mewujudkan kemandirian ekonomi nasional melalui pengadaan yang berdaya saing, transparan, dan inovatif. (nit)