Jakarta - Pembangunan global yang berorientasi pada pengadaan berkelanjutan, saat ini menjadi hal penting yang terus didorong implementasinya di seluruh dunia. Salah satu butir tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah pada pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Dengan target promosi Pengadaan Barang/ Jasa Publik (PBJP) yang berkelanjutan / Sustainable Public Procurement (SPP), sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melaksanakan Peluncuran Piloting dan Business Matching Pengadaan Pemerintah yang Berkelanjutan pada Kamis (29/02) di Jakarta. Kegiatan ini merupakan kolaborasi yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (K/L/PD), Asosiasi dan Pelaku Usaha, serta Mitra Pembangunan.
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa dalam sambutannya mengatakan bahwa, saat ini LKPP sedang menyusun ekosistem SPP. "Tugas kita tidak berhenti di piloting ini. Kita perlu menggerakkan ini bersama-sama, karena jika hanya bergerak secara parsial, efeknya tentu tidak seperti yang kita harapkan," jelasnya. Sarah juga berpesan kepada Advisor Pendamping Daerah untuk memperhatikan aturan yang berlaku. Jika sekiranya membutuhkan peraturan daerah ataupun pendampingan, LKPP berkomitmen untuk mendampingi.
Muatan terkait SPP sendiri telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pengadaan berkelanjutan dimaksudkan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis bagi masyarakat serta mengurangi dampak negatif secara signifikan terhadap lingkungan. Pengadaan berkelanjutan memperhatikan aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup.
Pada kesempatan yang sama, Perwakilan Kedutaan Besar Republik Federal Jerman dan GIZ Sonny Syahril mengharapkan agar kegiatan ini dapat memperkuat komitmen dan hubungan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jerman dalam menghadapi krisis iklim. Ia juga berharap agar kolaborasi ini dapat mempercepat perumusan pedoman SPP dan menyukseskan pelaksanaan SPP di Indonesia.
Kegiatan peluncuran dilanjutkan dengan diskusi panel lintas Kementerian dengan topik diskusi terkait perkembangan produk ramah lingkungan dan bangunan hijau, serta sosialisasi penerapan Standar Kinerja Energi Minimum dan Label Tanda Hemat Energi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kementerian Perindustrian. Adapun pelaku usaha yang turut hadir dalam Business Matching adalah pelaku usaha yang berkomitmen terhadap SPP dengan produk antara lain lampu LED, alat tulis kantor, dan material kontruksi.
Salah satu Pemerintah Daerah yang menjadi percontohan adalah Kabupaten Dharmasraya yang telah sukses melaksanakan proyek lampu hemat energi (Adlight) dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada alat penerangan jalan (APJ). Sedangkan piloting Proyek Scaling Sustainable Consumption Production (SCP) yang didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan, Konservasi Alam, Keamanan Nuklir dan Produksi Konsumen (BMUV) akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimatan Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.
Kolaborasi antara stakeholder terkait SPP nantinya diharapkan mampu mendorong kesiapan pelaku usaha untuk memenuhi aspek-aspek pengadaan keberlanjutan. Sehingga dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional serta mendorong produk yang lebih hijau dan inovatif untuk lebih berkembang. Membuka kesempatan bagi pelaku usaha nasional untuk terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah semakin luas.(oct)
