Jakarta – Plh. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan, menjadi pembicara utama dalam webinar yang diselenggarakan oleh World Bank dan Methodology for Assessing Procurement Systems  (MAPS) pada Kamis (19/09). Webinar ini bertujuan untuk mendiskusikan penilaian terhadap sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia dan memberikan tanggapan terhadap hasil evaluasi dan kajian yang telah dilakukan oleh World Bank Indonesia terhadap LKPP.

Sebelum sesi pemaparan, Iwan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada World Bank dan MAPS atas tanggapan yang cepat terhadap permohonan LKPP dalam penilaian sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia. “Dukungan Bapak dan Ibu sangat berharga dan sangat berkontribusi terhadap upaya kami di LKPP dalam memperbaiki sistem,” ujar Iwan.

Dalam Webinar tersebut, Iwan memaparkan tindak lanjut hasil penilaian dan rekomendasi dari MAPS, yang mana implementasinya harus sejalan dengan Rencana Aksi Strategis LKPP 2025-2029. Menurutnya, terdapat lima isu strategis yang menjadi sasaran strategis dalam rencana aksi strategis 2025-2029, yakni, implementasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (RUU PBJP), percepatan dan penguatan implementasi sistem pengadaan secara digital, percepatan implementasi lembaga pengadaan sebagai pusat keunggulan layanan pengadaan, pengurangan permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Dari kelima isu utama tersebut, LKPP telah menyusun matriks tujuan rencana strategis yang akan diukur dengan indikator-indikator tujuan rencana strategis.

“Sebagai contoh, tujuan rencana strategis pertama yaitu peningkatan kinerja dan kualitas dalam penerapan tata kelola pengadaan sebagai bagian dari transformasi pengadaan memiliki dua rencana strategis, yaitu telah disusun matriks sasaran strategis dan rencana strategis yang akan diimplementasikan dengan indikator-indikator sebagai alat untuk mengukur efektivitas kinerja dalam mencapai sasaran strategis dengan indikator indeks kinerja pengadaan nasional,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sr. Procurement Specialist World Bank Budi Permana mengatakan bahwa rencana aksi strategis harus realistis, selaras dengan inisiatif reformasi lainnya. “Perlu memastikan keseimbangan perspektif dan mencakup perpaduan yang baik antara 'quick wins', serta inisiatif jangka menengah dan jangka panjang,” kata Budi.

Diketahui, untuk asesmen MAPS ini dilakukan terhadap empat pilar utama pengadaan yang menghasilkan 12 rekomendasi. Adapun empat pilar utama tersebut di antaranya, kerangka hukum dan peraturan, kerangka kelembagaan dan kapasitas manajemen, sistem pengadaan dan implementasi pasar, serta akuntabilitas, integritas, dan transparansi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan Sarah Sadiqa turut hadir dalam pembukaannya, berharap webinar ini menjadi bagian akhir dalam menyimpulkan asesmen MAPS, sehingga kerja sama yang telah dilakukan antara LKPP dan World Bank dapat terselesaikan dengan baik dan merupakan cerminan hubungan baik keduanya untuk mewujudkan pengadaan yang kredibel, inklusif, dan berkelanjutan.

Giat ini juga dihadiri oleh Procurement Hub Leader for Indonesia & Timor Leste Michael Graeme Osborne, Director PFP2 Asian Development Bank Galiya Ismakova, Manager Project Procurement and FM Islamic Development Bank Aamir Mir, dan stakeholder terkait. (Des)