Jakarta - Dalam era teknologi informasi dan digitalisasi yang terus berkembang pesat, perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat krusial. Sebagai aset berharga, data pribadi rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat berdampak pada individu dan institusi. Oleh karena itu, guna menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah memperkuat komitmennya terhadap perlindungan data pribadi warga negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Undang-undang PDP hadir sebagai landasan hukum untuk melindungi hak-hak individu atas data pribadinya, serta memastikan pengelolaan data dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah berharap langkah ini dapat menciptakan ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan inklusif. Lewat Sosialisasi Undang-Undang No. 27/2022 pada Senin, (16/12), diharapkan seluruh pihak dapat memahami pentingnya menjaga perlindungan data pribadi dalam setiap aktivitas digital.
Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan dalam sambutannya mengatakan bahwa di tengah pesatnya digitalisasi, perlindungan data pribadi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak. Setiap pelanggaran terhadap data pribadi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan sistem yang ada.
“Setelah mengikuti sosialisasi ini, harapannya seluruh pegawai dapat memahami prinsip-prinsip dasar dalam PDP, meningkatkan kesadaran terkait pentingnya menjaga keamanan data pribadi, terutama dalam lingkungan kerja, serta menciptakan budaya kepatuhan terhadap UU PDP baik di lingkungan organisasi maupun kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang baik dari seluruh pihak merupakan salah satu kunci untuk memastikan UU ini dapat berjalan secara efektif,” kata Iwan.
Lebih lanjut Iwan menyampaikan bahwa data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga dan rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, perlindungan data tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama yang perlu kita jaga dan lindungi. Mari kita jadikan sosialisasi ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, terpercaya, dan inklusif.
Sejalan dengan itu, Ketua Tim Tata kelola PDP Kementerian Komunikasi dan Digital Hendri Sasmita Yuda menyampaikan bahwa dibutuhkan komitmen organisasi dalam mendukung dan memperjuangkan inisiatif perlindungan data pribadi di organisasinya, memastikan bahwa telah memenuhi semua persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, dan organisasi harus memiliki kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dengan baik untuk mengatur pemrosesan data pribadi, serta organisasi perlu menerapkan teknologi keamanan, menyiapkan insiden response plan dan lain-lain.
“Sosialisasi UU PDP ini juga menekankan pentingnya membangun budaya digital yang menghormati privasi dan mengutamakan keamanan data. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung penerapan UU PDP dengan memberikan edukasi serta mendorong berbagai sektor untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Diharapkan, langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital yang tengah berkembang di Indonesia,” ujar Hendri.
