Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan kesiapan eKatalog V6 sebagai platform digital end-to-end Government Marketplace. Kepastian ini disampaikan oleh Kepala LKPP Hendrar Prihadi dalam Rapat Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dengan agenda Digitalisasi Pemerintah, yang dihadiri oleh Ketua DEN, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), sejumlah pemangku kepentingan lainnya pada Rabu (18/12).
Dalam kesempatan tersebut, Hendi menyampaikan bahwa eKatalog V6 akan mendukung efisiensi, transparansi, dan budaya digital baru dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. “Terima kasih atas dukungan penuh DEN. eKatalog V6 sebagai platform digital end-to-end Government Marketplace siap diluncurkan dan diakselerasi implementasinya untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan budaya digital baru, sesuai arahan Bapak Presiden,” ujar Hendrar Prihadi.
Hendi menegaskan bahwa mulai 1 Januari 2025, penggunaan eKatalog V6 akan diwajibkan untuk seluruh transaksi ePurchasing yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda). Produk-produk yang tersedia di platform akan dilengkapi dengan mekanisme pembayaran terintegrasi guna memastikan kelancaran proses pengadaan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang disampaikan saat peluncuran platform tersebut di Istana Negara.
Meski demikian, Hendi menyebutkan bahwa dalam masa transisi awal tahun 2025, eKatalog V5 akan tetap dioperasikan secara terbatas. Langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan proses kurasi produk-produk tertentu yang dikelola oleh Pengelola Katalog Sektoral, seperti Kementerian Kesehatan, Kemdikdasmen, Kemenhub, PUPR, KKP, dan KLHK. Selain itu, LKPP akan mengakomodir permintaan resmi dari berbagai sektor guna menjaga keberlangsungan layanan publik strategis di awal tahun.
Lebih lanjut, Hendi menekankan pentingnya penyempurnaan ekosistem pendukung untuk memastikan kelancaran implementasi eKatalog V6. Penyempurnaan ini mencakup integrasi sistem pembayaran seperti SAKTI untuk Kementerian/Lembaga dan SIPD RI untuk Pemerintah Daerah. Koordinasi dengan Bank Daerah juga dilakukan agar proses pembayaran berjalan terintegrasi sepenuhnya. Dengan langkah ini, LKPP optimis eKatalog V6 mampu menjadi instrumen kunci dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas pengadaan pemerintah. Dengan peluncuran eKatalog V6, LKPP berkomitmen mendorong transformasi menuju budaya digital baru yang transparan, inklusif, dan efisien. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat implementasi digitalisasi pemerintah di seluruh Indonesia, sehingga menciptakan proses pengadaan yang lebih modern dan akuntabel.
