Surabaya – Sektor pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) menjadi isu strategis dan mengambil peranan penting dalam memajukan perekonomian nasional. Untuk itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengambil langkah cepat dalam upaya meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa. Namun, upaya LKPP tersebut tidak dapat berjalan dengan baik tanpa disambut oleh kesiapan para pelaku usaha mengenai pemahaman terkini dalam pengadaan barang/jasa.
Oleh karena itu, LKPP lakukan jemput bola dengan hadir memberikan layanan konsultasi on site dalam kegiatan Indonesia Procurement Forum and Expo 2024 (IPFE 2024) yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) pada Senin-Rabu (6-8/5) di Grand City Convention Surabaya, guna mendorong peningkatan akuntabilitas transaksi e-purchasing dan peningkatan kapasitas dan kesiapan para pelaku usaha.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta mengatakan kegiatan IPFE 2024 merupakan upaya mempertemukan pelaku usaha dan pembeli dalam hal ini Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) juga stakeholder lain dalam ekosistem Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dalam satu forum yang sama untuk update bagaimana proses PBJ, baik dari sisi keilmuan maupun regulasi pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik.
“LKPP memberikan layanan konsultasi melalui booth LKPP, kami berharap pelaku usaha dapat memperoleh informasi yang lebih detail dan bisa melihat bagaimana perkembangan dan peluang usaha dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik. Banyaknya multiplier effect yang dihasilkan dari PBJ di antaranya sebagai sarana mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK),” kata Setya.
Sejalan dengan itu, LKPP juga memastikan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang pro PDN dan UMKK untuk menggerakkan roda perekonomian daerah akan berjalan dengan transparan, efektif, dan efisien dengan menghadirkan fitur aplikasi e-Audit pada katalog elektronik versi 6. “Pengadaan barang/jasa tidak dikorupsi itu bukan prestasi, itu kewajiban,” tegas Setya.
Hadir dalam IPFE 2024 sebanyak 17 tenant pelaku usaha yang memaparkan produk dan jasanya, serta dihadiri oleh 1.500 orang yang berasal dari akademisi, instansi pemerintah, instansi swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lainnya. (nit)
