Bogor - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus berupaya meningkatkan kualitas pengadaan, salah satunya melalui Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1. Pada Senin (25/11) LKPP melaksanakan uji kompetensi bertempat di Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI). Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung program strategi nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis.

Penyediaan makan siang gratis yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada penyediaan barang/jasa yang transparan, efisien, dan akuntabel. Untuk itu, LKPP menyiapkan SDM PBJ yang kompeten agar program berjalan lancar dan tepat sasaran.

Pelaksanaan Uji Kompetensi PBJP Level-1 kali ini diikuti oleh 936 peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 871 peserta berhasil lulus, dengan tingkat kelulusan mencapai 93%. Peserta wajib menguasai kompetensi pengadaan, seperti Pengantar Manajemen Rantai Pasok, Perencanaan PBJ, Pengelolaan PBJ serta Pengelolaan PBJ secara Swakelola. Materi ini didasarkan pada prinsip dasar PBJP, yaitu efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel.

Direktur Sertifikasi Profesi LKPP Hendro Kuswanto menegaskan bahwa uji kompetensi ini adalah langkah penting untuk memastikan pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan sesuai aturan. “Kami ingin para pelaku pengadaan pemerintah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mampu mendukung program strategi nasional. Kualitas pengadaan yang baik akan memberikan kontribusi langsung pada pengelolaan anggaran negara dan mempercepat strategi proyek yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Hendro.

Melalui Uji Kompetensi ini, LKPP tidak hanya berperan sebagai penyusun kebijakan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang membantu meningkatkan kapasitas pelaku pengadaan. Harapannya, profesional PBJP yang kompeten dapat mendorong terciptanya pengadaan pemerintah yang berintegritas.

“Kami terus berupaya mencetak pengadaan profesional yang kompeten dan siap mendukung pemerintahan yang bersih dan efisien. Langkah ini juga merupakan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem pengadaan nasional,” tambah Hendro.

Dengan berhasilnya pelaksanaan Uji Kompetensi nasional ini, LKPP menargetkan pengembangan sistem pengadaan yang lebih profesional untuk mendukung pembangunan. Sistem yang Andal akan mempercepat realisasi berbagai proyek strategis, mulai dari infrastruktur hingga layanan masyarakat, yang dibiayai anggaran negara.