Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berkomitmen untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis. Sebagai langkah awal, pasca digelarnya Dialog Nasional Pengadaan Tahun 2024 beberapa waktu lalu, LKPP menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (02/10).
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di kantor LKPP, kedua lembaga membahas berbagai isu terkait implementasi program, termasuk strategi pengadaan bahan makanan bergizi dan dukungan teknis yang diperlukan. LKPP bertekad untuk memberikan bimbingan kepada BGN dalam pengadaan barang/jasa yang transparan juga akuntabel, agar kualitas makanan bergizi yang diterima oleh masyarakat dapat terjamin.
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa menuturkan bahwa, diperlukan penyusunan strategi dan perencanaan komunikasi dengan pelaku usaha dan pendekatan dengan berbagai stakeholder untuk menciptakan sistem pasokan makanan yang efisien dan berkelanjutan.
“Karena bukan hanya pemerintah saja yang beli, tapi akses tersebut juga digunakan oleh publik, swasta dan masyarakat luas. Segera selesaikan standarnya lalu susun planning komunikasi dengan pelaku usaha dengan dilakukan terus menerus, semua harus bergerak,” tutur Sarah.
Sementara itu, hadir mewakili BGN, Kelompok Kerja BGN Redy Hendra menyampaikan LKPP dapat memfasilitasi kebutuhan makan bergizi yang rencananya akan dimulai awal November 2024. Pasalnya dengan pengadaan yang cukup besar tersebut, membutuhkan dukungan dari LKPP khususnya platform Katalog Elektronik, sehingga pembelian kebutuhan untuk program makan bergizi gratis dapat terus tersedia di Katalog Elektronik.
“Harapannya Katalog Elektronik bisa memfasilitasi barang atau supply chain yang terus update ketersediannya, sehingga kita punya data yang cukup baik terkait posisi stok (bahan dasar makanan) ke depannya,” ujar Redy.
Selain dukungan melalui Katalog Elektronik, pihaknya juga berharap LKPP dapat mendorong peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melaksanakan pelatihan pengadaan barang/jasa level-1. Hal tersebut untuk memastikan pengadaan makan bergizi gratis dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan regulasi yang ada.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Suharti menambahkan, Pusat Pelatihan LKPP siap mengadakan pelatihan bagi ASN yang akan ditempatkan di 5000 titik satuan pelayanan makan bergizi tersebut. Menurutnya, kurikulum pengadaan barang/jasa dapat dimasukkan dalam pendidikan pelatihan ASN, sehingga dapat mempercepat pengembangan kompetensi SDM dan siap diterjunkan di lapangan.
Di akhir, LKPP dan BGN menyatakan bahwa inisiatif-inisiatif yang telah disampaikan dalam diskusi ini akan dilakukan analisis data guna penyempurnaan dan pemetaan dari sisi kebijakan, dukungan teknis, hingga pelaksanaan pengadaan yang lebih responsif. (Des)
