Jakarta - Pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi digital di sektor pengadaan barang/jasa melalui pengembangan Katalog Elektronik Versi 6. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengintegrasikan sistem pembayaran untuk mempermudah proses pengadaan.

Dalam Rapat Koordinasi Transformasi Digital Pengadaan Pemerintah dengan Integrasi Pembayaran Melalui Katalog Elektronik Versi 6.0, yang digelar pada Kamis (17/10), Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Patria Susantosa, memaparkan progres implementasi Katalog Elektronik versi 6 pasca live testing untuk 18 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang menjadi peserta piloting.

Pertama, secara platform, Katalog Elektronik versi 6 sudah siap digunakan oleh K/L/PD peserta piloting secara end to end hingga fitur pembayaran. Kedua, sistem yang sudah terintegrasi pembayaran dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), integrasi pajak, integrasi pembayaran dengan SIPD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), integrasi tanda tangan elektronik dan e-Materai, serta integrasi data OSS dan Dukcapil. Ketiga, adanya penajaman kategori, yakni, terdapat 18 kategori penyedia.

"Pengembangan Katalog Elektronik versi 6 ini adalah upaya nyata untuk mempercepat transformasi digital dalam pengadaan pemerintah. Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan mudah diakses, bisa lebih berdampak dan  penggunaannya semudah belanja di marketplace,” ujar Patria.

Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenkomarves Oddo RM Manuhutu yang turut hadir dalam acara tersebut, menekankan pentingnya sinergi antar stakeholder terkait untuk keberhasilan implementasi Katalog Elektronik versi 6.0. Oddo menyampaikan bahwa meskipun versi 6 sudah diluncurkan beberapa bulan lalu, saat ini masih dalam tahap piloting dan sudah saatnya semua pihak mulai bermigrasi ke platform ini.

"Versi 6 ini penting untuk mempercepat proses pengadaan, kami memerlukan dukungan penuh dari Kemenkeu, Kemendagri, dan seluruh rekan-rekan yang terlibat agar transisi ini berjalan lancar," ujarnya. Oddo juga menambahkan bahwa pengembangan versi 6 ini perlu adanya penambahan kategori dan kurasi produk, seperti tiket pesawat dan hotel, sehingga dapat terintegrasi dengan sistem e-Perjadin Kemenkeu.

Ia juga berharap agar 18 K/L/PD peserta piloting dapat segera melakukan akselerasi perpindahan Katalog Elektronik versi 6 dan menyampaikan laporan perkembangan secara rutin. Selain membahas implementasi Katalog Elektronik versi 6, LKPP juga memberikan piagam kepada 18 K/L/PD peserta piloting sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap Katalog Elektronik versi 6. (Des)