Tanjung Selor – Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sambut baik Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakor UKPBJ) Se-Kalimantan Utara Tahun 2024 menjadi momentum yang baik dalam upaya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pro terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) yang dilakukan melalui katalog elektronik.

Rakor UKPBJ yang diselenggarakan pada Senin (8/7) di Aula Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara tersebut mengusung tema “Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Menuju Kalimantan Utara Semakin Terdepan” yang dihadiri oleh Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan mewakili Kepala LKPP, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Suriansyah mewakili Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah R. Fendy Dharma Saputra, Plh. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Hermawan yang diwakili oleh Thanthawi Jauhari, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala UKPBJ se-Kaltara.

“Kita bisa meningkatkan pemahaman tata kelola kelembagaan Kabupaten/Kota, menyampaikan arah kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah, meningkatkan penggunaan PDN dan Pro UMKK, dan juga kita menyampaikan arah perubahan transformasi pengadaan ke depan di Indonesia,” ungkap Iwan.

Pada kesempatannya, Iwan mengatakan perlu adanya dorongan kepada OPD untuk turut meningkatkan transaksi katalog elektronik dan mengajak masyarakat untuk menjadi pelaku usaha baru, yang nantinya produk dari pelaku usaha tersebut akan dibeli oleh pemerintah sehingga terjadi peningkatan ekonomi di Provinsi Kaltara.

“Yang penting adalah seluruh OPD perlu meningkatkan transaksi melalui katalog elektronik, kemudian setiap OPD perlu mengajak untuk pelaku usaha bergabung di katalog elektronik lokal,” kata Iwan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Suriansyah berharap melalui Rakor UKPBJ tersebut, seluruh elemen pemerintah Kalimantan Utara mampu menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan PBJ yang transparan, akuntabel, serta dapat aktif dalam misi pembangunan nasional.

“Mari bersama-sama mengupayakan percepatan dengan mendukung penerapan katalog elektronik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui belanja PDN dan UMKK sebagai penggerak perekonomian yang sejalan dengan upaya pemerintah,” ucap Surianyah.

LKPP berharap kegiatan serupa dapat diselenggarakan guna mendukung percepatan transformasi pengadaan melalui katalog elektronik yang mengedepankan penggunaan PDN dan melibatkan pelaku UMKK di seluruh Indonesia. (tdf)