24 Oktober 2024 Pukul 20:45
|
awh
Batam - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Dalam kegiatan bertajuk "Inovasi dan Peningkatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Clearing House dan Konsolidasi Pengadaan" yang berlangsung di Batam pada (24/10), Plh. Kepala LKPP Iwan Herniwan, menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung delapan misi Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden, terutama dalam meningkatkan efisiensi belanja negara.
Iwan menjelaskan bahwa pengadaan merupakan salah satu pilar penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, "Indonesia akan menjadi salah satu dari lima negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Untuk mencapainya, kita harus memperkuat pengadaan yang lebih efektif, efisien, dan mendukung produk dalam negeri." Salah satu strategi yang diperkenalkan LKPP adalah pembentukan Forum Clearing House, yang berfungsi sebagai sarana penyelesaian masalah dan memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan pengadaan. Forum ini juga berperan dalam mitigasi risiko yang penting bagi proses pengadaan barang dan jasa.
Selain Forum Clearing House, LKPP juga menawarkan strategi Konsolidasi Pengadaan, yaitu menggabungkan beberapa paket pengadaan barang dan jasa sejenis. Iwan menjelaskan, "Melalui konsolidasi ini, proses pengadaan barang/jasa bisa lebih efektif dan efisien, serta mendukung prinsip value for money," terangnya. Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, menyambut baik inisiatif ini, ia mendukung pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai tata kelola pengadaan yang lebih baik. Kota Batam sendiri telah memulai konsolidasi pengadaan kertas HVS dengan target efisiensi sebesar 24,96%.
Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 250 peserta dari berbagai daerah ini menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap upaya LKPP dalam meningkatkan tata kelola pengadaan. Melalui berbagai inovasi dan kolaborasi, diharapkan pengadaan barang dan jasa di Indonesia dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan memajukan ekonomi nasional.
LKPP berharap bahwa pengadaan barang dan jasa dapat berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan. Dengan adanya berbagai inisiatif ini, LKPP berharap dapat mendukung transisi pemerintahan yang lebih baik, sehingga pengadaan barang dan jasa dapat menjadi salah satu alat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
