Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terima kunjungan studi Kementerian Ekonomi dan Keuangan, Pemerintah Kerajaan Kamboja pada Senin (27/5) di Gedung LKPP. Kunjungan ini dilakukan oleh Pemerintah Kamboja ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mempelajari pengalaman LKPP sebagai lembaga yang berfokus pada kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam implementasi penggunaan produk dalam negeri (PDN).
Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Patria Susantosa menyambut baik kegiatan yang terselenggara hasil kerja sama Pemerintah Kerajaan Kamboja, KBRI di Phnom Penh, LKPP, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Patria juga mengapresiasi inisiasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kerajaan Kamboja untuk dapat berkunjung dan saling berbagi pengalaman terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.
Patria menuturkan bahwa LKPP berupaya mewujudkan agenda utama pengadaan barang/jasa pemerintah yang bertujuan meningkatkan pengunaan PDN, meningkatkan belanja pengadaan melalui pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi (UMKK), memastikan transparansi dalam pengadaan, memperluas efisiensi belanja pemerintah dan mempercepat realisasi penggunaan anggaran baik di pusat dan daerah.
“Kami memilki program “Bangga Buatan Indonesia”, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022”, ujar Patria dalam sambutannya saat membuka acara tersebut.
Ia melanjutkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki LKPP, 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKK, dengan total kontribusi terhadap perekonomian sebesar 65,4 miliar USD yang berdampak pada 61% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan 97% terhadap tenaga kerja.
Lebih lanjut Patria menyampaikan, bahwa dari anggaran belanja pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 68.7 miliar USD sampai 75 miliar USD, dialokasikan sebesar 25 miliar USD untuk Produk Dalam Negeri dan Pelaku UMKK yang berdampak pada terciptanya 2 juta lapangan kerja serta dapat meningkatkan 1,5%-1,8% terhadap pertumbuhan ekonomi.
Giat yang dilakukan selama tiga hari ini diharapkan memberikan dampak positif antara LKPP dan Pemerintah Kerajaan Kamboja. Sehingga dapat menjadi salah satu percontohan di Pemerintah Kerjaan Kamboja dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah. (Des/awh)
