Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerima apresiasi dan penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada peringatan Hari Pajak 2024 yang diselenggarakan pada Jumat (26/7) di Jakarta. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi LKPP sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang mendukung reformasi perpajakan di Indonesia.
Ditemui secara terpisah, Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan merasa bangga dan tidak menyangka bahwa LKPP turut menerima penghargaan yang diberikan oleh DJP. Dukungan yang diberikan LKPP dalam Reformasi Pajak tersebut ialah sebagai tim yang melakukan proses pemilihan penyedia yang kredibel.
“Ini surprise, kita menerima penghargaan karena terlibat dalam tim pemilih penyedia untuk reformasi perpajakan. Proses pengadaannya melalui agen pengadaan yang jarang dilakukan dan best practice dari proses pengadaan ini memang untuk Core Tax,” kata Iwan.
Penghargaan ini juga menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan kinerja LKPP sebagai lembaga pendukung kesuksesan capaian pajak. Di samping ketaatan wajib pajak, menjadi bagian dari tim pemilihan penyedia Core Tax merupakan hal yang tidak kalah penting dalam tercapainya kesuksesan reformasi perpajakan.
Dengan adanya penghargaan ini, Iwan berharap dapat mendorong kinerja LKPP yang lebih baik lagi dan berkomitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan efektif.
“Harapannya LKPP tidak hanya berkontribusi pada belanja saja, tetapi juga pengadaan yang berdampak pada penerimaan di negara. Kedepannya LKPP akan semakin memperkuat perencanaan melalui SiRUP LKPP agar mendapat perhatian untuk paket pengadaan yang bernilai tinggi dan berpotensi pada penerimaan negara baik pajak maupun non pajak” ucapnya.
Giat yang bertajuk Malam Apresiasi dan Penghargaan Hari Pajak 2024 ini dihadiri oleh perwakilan dari grup pembayar pajak, mitra kementerian/lembaga, serta media massa. Ke depannya, melalui giat ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya reformasi pajak serta meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa di Indonesia. (Des/Tdf)
