Jakarta- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan pertemuan dengan World Bank pada Selasa (28/05) di Gedung LKPP. Dihadiri oleh Pablo Saavedra selaku Vice President for the Equitable Growth, Finance, and Institutions (EFI) Global Practice dari World Bank, pertemuan ini membahas sejumlah isu terkait progres dan rencana kolaborasi antara LKPP dengan World Bank.

Sebagai salah satu mitra penting dalam pengembangan kebijakan, regulasi dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, LKPP dan World Bank telah beberapa kali melakukan kerjasama. Tahun 2019-2022, LKPP dan World Bank telah menyelesaikan asesmen Methodology for Assesing Procurement System (MAPS) terhadap sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain itu pada rentang waktu tersebut, dalam meningkatkan partisipsi perembuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan mendukung pengarusutamaan gender, LKPP dan World Bank juga bekerjasama dalam hal penyusunan kajian Diagnostic Study and Recommendation for an Action Plan for Enhancing Woman Participation in Public Procurement.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau Hendi berharap hubungan LKPP dan World Bank tetap kuat dan semakin harmonis. Lebih lanjut Hendi berharap World Bank bisa menjadi bagian dari sejarah aksesi Indonesia menjadi anggota OECD khususnya pada isu-isu yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Mudah-mudahan melalui pertemuan ini kita bisa meningkatkan kolaborasi dan sinergitas untuk bersama-sama mewujudkan pengadaan yang kredibel, inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional”, kata Hendi.

Pablo Saavedra yang hadir beserta jajarannya sangat mengapresiasi sambutan baik yang diberikan oleh LKPP. Dalam kesempatannya, ia sepakat untuk bersama-sama meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara LKPP dengan World Bank dapat berlanjut untuk mewujudkan pengadaan kredibel yang menyejahterakan bangsa. (tya)