Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) lakukan pengukuhan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPPBJ) Terakreditasi A, Terakreditasi B, Pelaksana Uji Kompetensi, dan Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Kehormatan. 

Pengukuhan tersebut dilaksanakan dalam kegiatan Penyerahan Sertifikat Akreditasi LPPBJ, Keputusan Pelaksana Uji Kompetensi, dan Fasilitator PBJ Kehormatan pada Senin (20/5) di LKPP. LPPBJ harus memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan LKPP dalam menjalankan pelatihan. Pemenuhan standar baku mutu ini, diakui oleh LKPP dengan cara mengukuhkan LPPBJ sebagai LPPBJ Terakreditasi, baik sebagai penyelenggara pelatihan dan/atau pelaksana uji kompetensinya. 

Tidak hanya LPPBJ yang telah memenuhi standar baku mutu, dalam menuju kompetensi SDM PBJ tersebut juga harus didukung oleh fasilitator PBJ yang kompeten. “Untuk mewujudkan proses transaksi yang sesuai dengan arahan Presiden yakni Pengadaan yang Pro Produk Dalam Negeri (PDN), Pro Pelaku Usaha Mikro Kecil-Koperasi (UMKK), transparan, efisien, dan penyerapan yang cepat, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) PBJ yang kompeten dan berintegritas,” ungkap Plt. Deputi Bidang Pengnmbangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Hermawan.

Hermawan mengatakan bahwa LKPP membutuhkan SDM Kompeten untuk bekerja sama dalam memanfaatkan digitalisasi guna mewujudkan pengadaan yang lebih maju. Peran digitalisasi pemerintah khususnya pada bidang pengadaan barang/jasa tersebut yang kedepannya akan berdampak dalam memberikan kecepatan dan ketepatan dalam proses transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tujuan akhir dari penilaian ini adalah untuk menuju SDM PBJ Indonesia yang memiliki kompetensi. LKPP mengajak LPPBJ, Pelaksana Uji Kompetensi, dan Fasilitator Kehormatan untuk terus berperan dan berkolaborasi dengan LKPP guna mewujudkan pengadaan yang semakin maju dan berdampak besar bagi bangsa Indonesia. (tdf)