Kupang - Salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan koperasi (UMKK). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kamis (22/02) di Kota Kupang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 80 pelaku usaha, utamanya yang belum mengenal pengadaan barang/jasa pemerintah.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP Dwi Wahyuni Kartianingsih dalam sambutannya secara daring menyampaikan bahwa, berdasarkan data BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Indonesia pada 2022 adalah lebih dari 64 juta. “UMKK memberikan kontribusi kurang lebih 40% dari pendapatan domestik bruto Indonesia, namun sampai 13 Februari 2024 jumlah pelaku usaha kecil yang bergabung dalam SPSE baru sebesar 365 ribu pelaku usaha,” paparnya.
Dwi pun berharap bahwa adanya potensi UMKK yang besar dapat lebih dimaksimalkan. Salah satu upaya yang dilakukan LKPP adalah melalui kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Tujuan dari kegiatan tersebut antara lain mendorong pelaku usaha untuk (1) berpartisipasi dalam PBJ, (2) membuat akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan mendaftarkan produknya untuk masuk dalam katalog elektronik (4) membuat akun Business Information and Supplier Platform (BISA) pengadaan untuk mempromosikan produk usaha sekaligus membangun portofolio, dan (5) mengumpulkan masukan tentang usulan perbaikan atau penyesuaian kebijakan PBJ khususnya yang terkait dengan pelaku usaha.
Provinsi NTT di tahun 2023 mencapai target alokasi tersebut dengan realisasi sebesar 40,55%. Plt. Kepala Biro PBJ Provinsi NTT Adelino Da Cruz Soares berharap bahwa di tahun ini, semakin banyak UMKK yang bergabung sehingga Provinsi NTT dapat meningkatkan persentase alokasi Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMKK. "Tahun lalu tercapai tipis dari target, semoga tahun ini dengan komitmen bersama, lebih banyak produk lokal yang bisa tayang," harapnya.
Selain itu, dalam kegiatan yang sama, dibuka verifikasi berkas secara langsung untuk mempermudah pelaku usaha mendaftar SPSE dan katalog elektronik. Salah satu peserta kegiatan, Yustina, pemilik usaha kuliner menyambut baik kegiatan ini, walaupun pada awalnya ia merasa kurang percaya diri, namun ternyata pengusaha UMKK pun memiliki akses dan kesempatan yang sama dengan pemodal besar. Ia juga berharap agar kedepannya semakin banyak lagi kegiatan serupa hadir di NTT. Pendampingan bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan potensi, seperti peningkatan kapasitas untuk branding, kemasan, serta informasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah lainnya. (riz)
