Kabupaten Semarang – Afirmasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terus digaungkan. Dari sisi supply, kualitas UMKK menjadi unsur penting dalam mewujudkan pengadaan yang Pro PDN dan UMKK tersebut. Melalui Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan pada Kamis (30/5) di Kabupaten Semarang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukan komitmen penuh terhadap perkembangan UMKK lokal.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau Hendi dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKK harus mendaftar ke Katalog Elektronik agar bisa dibeli Pemerintah. Penayangan produk di Katalog Elektronik dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu pendaftaran akun dan penayangan produk.
“Tayang katalog cukup 2 tahapan. Pertama, membuat akun SPSE, dengan akun SPSE bisa masuk ke portal ekatalog.lkpp.go.id. Kemudian nanti di situ akan muncul persyaratan-persyaratan yang insha Allah mboten angel (tidak susah) untuk UMKK, prosesnya juga gratis”, ujar Hendi.
Selanjutnya Hendi juga mengajak UMKK yang sudah berhasil menayangkan produk di Katalog Elektronik untuk kemudian berstrategi agar produknya bisa dibeli oleh Pemerintah, yaitu dengan memanfaatkan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
“Bapak/Ibu, nek njenengan (kalau anda) mau masuk ke pasar pemerintah daerah atau kementerian lembaga, njenengan harus tahu uang yang mau dibelanjakan pemerintah itu untuk apa. Bagaimana mencari tahunya? Bisa lewat sirup.lkpp.go.id, di situ komplit informasinya”, kata Hendi.
Adapun manfaat SiRUP LKPP bagi UMKK adalah untuk memberikan akses awal terhadap informasi rencana pengadaan pemerintah, meningkatkan peluang untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta menyediakan platform yang transparan untuk menciptakan kompetisi yang lebih adil.
Selain memanfaatkan SiRUP, strategi lain yang dapat dilakukan UMKK adalah menyajikan informasi produk yang lengkap dan menarik, menetapkan harga yang kompetitif, serta pemenuhan standar kualitas yang ditetapkan. UMKK juga perlu memastikan bahwa produk mereka terdokumentasi dengan baik dan mudah ditemukan oleh instansi pemerintah yang membutuhkan. Dengan demikian produk-produk dalam negeri yang dijual oleh UMKK akan mendapatkan tempat yang layak dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah. (tya)
