Jakarta – Pasca dilantiknya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada  Minggu 20 Oktober 2024, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Rapat Koordinasi Internal secara hybrid pada Rabu (24/10) di Gedung LKPP. Dihadiri oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama LKPP, pertemuan ini digelar guna memperdalam identifikasi peran dan kontribusi LKPP dalam mendukung program Pemerintah terbaru, terutama terkait bidang pengadaan barang dan jasa. 

Pembentukan Kabinet Merah Putih berdampak pada pergeseran tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk LKPP. Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan menyampaikan bahwa LKPP memiliki peran strategis dalam mendukung program kerja pemerintahan yang baru, mulai dari sisi kebijakan pengadaan, sistem pengadaan digital, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, hingga advokasi atau pendampingan bagi K/L yang terbentuk. 

“Program-program yang disampaikan oleh Presiden dalam sidang paripurna kabinet kemarin perlu menjadi perhatian bagi kita semua. LKPP dapat menunjang program pemerintah yang baru melalui dukungan kebijakan, sistem pengadaan digital, kelembagaan/SDM, serta Advokasi dan Pendampingan, baik kepada K/L yang terbentuk, K/L yang berubah nomenklatur, maupun K/L yang tidak ada lagi nomenklaturnya”, tutur Iwan.

Lebih lanjut, Iwan menekankan pentingnya penguatan instrumen portofolio anggaran LKPP, khususnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah  satu program strategis dari Kabinet Merah Putih. Baru-baru ini, LKPP bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah berkolaborasi dalam mengakselerasi implementasi program tersebut dengan menggelar pelatihan dan uji kompetensi, serta bimbingan teknis dalam penggunaan aplikasi belanja pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi SDM PBJ di lingkungan BGN. 

Pertemuan ini menunjukkan komitmen LKPP dalam memastikan program-program Kabinet Merah Putih dapat berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan, serta mewujudkan transisi pemerintahan yang efektif dan efisien. LKPP juga kian proaktif dalam berkoordinasi dan berkolaborasi dengan K/L terkait guna mengakselerasi terlaksananya program-program strategis dalam Pemerintahan baru. (tya)