Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan kunjungan kerja dan konsultasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) pada Senin (28/10) guna menginisiasi materi pelatihan yang bertujuan meningkatkan pemahaman pimpinan tinggi daerah tentang pengadaan yang baik dan berintegritas.

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Suharti menekankan pentingnya memberikan pelatihan anti korupsi khusus di bidang pengadaan. Tentunya LKPP ingin berkolaborasi dengan Kemendagri dalam membahas materi pelatihan khusus tersebut. “Kami percaya bahwa pemahaman yang mendalam tentang tujuan, prinsip, dan etika pengadaan sangat penting bagi pimpinan instansi pemerintah untuk menekan praktik korupsi,” jelasnya.

Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menyambut baik inisiatif kolaborasi ini dan memberikan beberapa saran. Ia menekankan bahwa pengembangan kompetensi ASN di daerah harus menjadi prioritas program di setiap pemerintah daerah (Pemda). Sugeng berjanji akan menyampaikan permintaan LKPP kepada Menteri Dalam Negeri mengenai penegasan kebijakan pengadaan barang/jasa untuk kepala daerah. “Nantinya kami akan teruskan laporan kami kepada pak Mendagri bahwa ada permintaan LKPP untuk kebijakan pengadaan barang/jasa diberikan penegasan kepada Kepala Daerah,” terang Sugeng.

Diharapkan, melalui kerjasama ini, pemahaman dan kompetensi pimpinan tinggi di instansi pemerintah mengenai strategi pengadaan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dapat meningkat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat integritas dan mencegah praktik korupsi dalam pengadaan barang/jasa di seluruh daerah. Dengan semangat kolaborasi ini, LKPP dan BPSDM Kemendagri berkomitmen untuk bersama-sama menciptakan pengadaan yang lebih baik untuk Indonesia. (tdf)