Jakarta – Mendapatkan predikat Zona Hijau dari Ombudsman RI pada akhir tahun 2023 lalu dalam pelaksanaan pelayanan publik, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi yang akrab disapa Hendi, menghadiri acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023 yang digelar di Jakarta pada Kamis (14/03).

Acara peluncuran ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yakni, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi RI (MenpanRB), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yaitu, Ketua Komisi Yudisial, Kepala Daerah, dan Kepala Perwakilan Ombudsman di berbagai wilayah Indonesia.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih memaparkan bahwa Peluncuran Laporan Ombudsman Tahun 2023 ini sekaligus untuk memperingati HUT ke-24 Ombudsman. Dalam laporannya, Najih menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2023 Ombudsman telah menangani setidaknya 26.461 kasus pelayanan publik, dan 3.415 dugaan maladministrasi. Tiga dugaan maladministrasi tertinggi antara lain adalah  tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ma’ruf Amin menegaskan pentingnya Ombudsman sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. “Sebagai lembaga pengawasan, semoga Ombudsman kedepannya dapat terus amanah menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat, utamanya dalam memperoleh layanan publik yang lebih baik,” tegasnya. 

Ma'ruf Amin juga menekankan kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas, yang mampu menyediakan pelayanan bersih dengan tata kelola yang baik. Jika pelayanan publik  mudah diakses masyarakat, cepat dan tidak berbelit-belit, menjadi cerminan bahwa negara hadir di tengah masyarakat dan masyarakat pun terlindungi haknya. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah pun harus terus berbenah baik instansi pusat maupun daerah.