Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi (Hendi) ajak para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-K) pasarkan produknya lewat katalog elektronik. Ajakan tersebut Hendi sampaikan lewat event Inabuyer B2B2G Expo 2024 pada Kamis, (16/5) di Gedung Smesco Jakarta. Kepala LKPP mengungkapkan lewat platform katalog elektronik pelaku usaha dalam negeri dapat menayangkan produknya untuk dapat dibeli oleh pemerintah.
Produk yang masuk dalam katalog elektronik tentunya harus pro peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pro pelaku UMKK. Hendi menyebut, melalui katalog elektronik, para pelaku usaha dapat berjualan dengan lebih mudah kepada pemerintah seperti di toko online/marketplace dan memiliki pasar usaha yang luas karena terkoneksi dengan 83 Kementerian/Lembaga dan 542 Pemerintah Daerah. Dorongan untuk pelaku UMKK ini sejalan dengan amanat Presiden RI Joko Widodo agar LKPP terus berupaya memastikan proses belanja pemerintah mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan bagi produk lokal.
Hal ini akan berdampak terhadap penyerapan 2 juta lapangan kerja, dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 hingga 1,8 persen, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. “Kami berharap para pelaku usaha dapat terus berupaya mengembangkan potensi dan peluang usahanya dengan berjualan melalui katalog elektronik. Mari kemudian kita jadikan ini sebagai peluang untuk meningkatkan potensi dan kualitas produk UMKK kita agar naik kelas dan mampu berdaya saing,” kata Hendi.
Lebih lanjut, Hendi menyampaikan dengan terselenggaranya program Inabuyer B2B2G Expo 2024 yang mempertemukan penjual dan pembeli dapat mendukung kemajuan industri dalam negeri. Hendi juga menyerukan kepada para pelaku usaha untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan memastikan ketersediaan produk yang diciptakan memenuhi kebutuhan konsumen yakni pemerintah. LKPP berharap katalog elektronik dapat menjadi platform yang mampu mendorong kemajuan industri dalam negeri dan memperkuat ekonomi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. (nit)
