Bandung - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi ajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) di Jawa Barat untuk aktif bertransformasi digital melalui Katalog Elektronik. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Workshop Digitalisasi Koperasi yang digelar oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada Jumat (7/6).
Dalam acara yang bertajuk "Strategi Onboarding Produk Koperasi pada Pasar Digital", pria yang akrab disapa Hendi itu menyampaikan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital bagi koperasi agar tetap kompetitif di era pasar yang semakin terkoneksi secara digital, apalagi tahun 2023 UMKM Go Digital sudah mencapai 33,6% atau setara dengan 22 juta Pelaku UMKK.
“Dengan UMKK yang Go Digital setara 22 juta ini, kita harus dorong bahwa kemajuan teknologi tidak bisa dihindari. Kalau gini-gini saja ya ga akan bisa, nanti ketinggalan”, tutur Hendi.
Hendi mengungkapkan alasan perlunya memasukan produk di Katalog Elektronik, yaitu karena proses transaksi relatif cepat, produk tayang ditampilkan lengkap dengan keterangan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Produk Dalam Negeri (PDN), UMKK, pembekuan produk impor jika telah terdapat PDN sebagai substitusi, dan terdapat fitur e-Audit untuk memastikan proses transaksi bersih bebas dari praktik KKN.
Lebih lanjut, Hendi juga menyampaikan saat ini setidaknya ada tiga tantangan bagi UMKK untuk mendorong pelaku usaha masuk ke ekosistem digital. Pertama, tidak mau karena merasa tidak ada yang salah dengan kebiasaan yang sudah dijalankan. Kedua, tidak tahu karena tidak mengetahui potensi keuntungan jika beradaptasi secara online. Ketiga, tidak mampu karena persepsi transaksi melalui digital ribet dan susah.
“Kita sampaikan ke kawan-kawan dan perbaiki, jadi kata-kata ini harus mau tahu dan mampu untuk meningkatkan koperasi dan UMKK kita naik kelas,” seru Hendi.
Workshop yang dihadiri oleh puluhan perwakilan UMKK Provinsi Jawa Barat ini mengulas berbagai strategi dan praktik terbaik dalam memperkenalkan produk koperasi di ranah digital dengan salah satunya masuk ke Katalog Elektronik pemerintah. Sehingga dengan adanya dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, diharapkan koperasi dapat menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat. (Des)