Sukoharjo – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar kegiatan bertajuk "Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis (31/10). Acara ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKK) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, menegaskan bahwa keterlibatan UMKK sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Ia menjelaskan, produk dalam negeri, khususnya yang dihasilkan oleh UMKK, berperan sebagai penyelamat ekonomi, terutama saat terjadi krisis global.
“Semua negara dalam mengatasi krisis ekonomi akibat covid, mewajibkan warganya membeli produk dalam negeri. Kemarin kita di 2021-2022 itu bisa membuktikan belanja produk dalam negeri sebesar 40% bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi hingga 7-8%,” kata Setya.
Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Widodo, menekankan pentingnya menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah di negerinya sendiri. Ia mendorong agar alokasi 40% belanja pemerintah diarahkan untuk produk UMKK, sehingga dapat meningkatkan partisipasi pelaku UMKK dan berdampak positif pada perekonomian lokal.
“Dengan adanya katalog elektronik yang sudah difasilitasi LKPP, mari kita alokasikan 40% untuk belanja produk UMKK, kita bantu saudara kita yang produknya bisa kita manfaatkan. Peningkatan pembelian PDN tentu dapat meningkatkan partisipasi pelaku UMKK di Kab. Sukohatjo yang juga berdampak bagi perekonomian di daerah,” ucap Widodo.
Kegiatan ini dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pelaku UMKK, BUMDesa, dan OPD. Dengan menghadirkan narasumber yang kompeten, LKPP memberikan materi tentang tata cara pencantuman dan penayangan produk di katalog elektronik. Diharapkan, para peserta dapat memahami proses pengadaan sehingga produk mereka dapat dibeli oleh pemerintah daerah dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Melalui inisiatif ini, LKPP berkomitmen untuk terus memberdayakan UMKK dan mendorong penggunaan produk dalam negeri, demi tercapainya ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (tdf)
