Surabaya – Dalam upaya membangun ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar acara Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha di Jawa Timur pada Kamis (31/10). Pada kesempatan ini, Plh. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan menekankan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas utama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Program MBG tidak hanya bertujuan untuk memastikan setiap anak dapat mendapatkan akses ke makanan sehat, tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. "Program ini merupakan peluang besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berperan aktif dalam pengadaan makanan bergizi," ujar Iwan dalam sambutannya.
“Melihat program MBG dengan lingkup yang cukup luas dari Sabang sampai Merauke dan jumlah kebutuhan pangan hingga sarana dan prasarana untuk menjalankan program ini sangat besar, tentu dapat memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal,” papar Iwan. Ia pun menambahkan bahwa saat ini baru 402.975 pelaku usaha yang tergabung dalam sistem pengadaan elektronik, dan perluasan partisipasi UMKM harus didorong lebih lanjut masuk dalam Katalog Elektronik untuk mengoptimalkan potensi yang ada.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa, juga menyampaikan pentingnya pengadaan barang/jasa pemerintah di era digital. Ia menjelaskan, sistem yang transparan dan efisien membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat lebih aktif. "Dengan adanya katalog versi 6, dan melalui kegiatan ini, kami berharap UMKM lokal dapat meningkatkan daya saing dan akses dalam proses pengadaan," tutur Endy.
Giat yang dihadiri 500 peserta yang terdiri dari unit pengadaan barang/jasa, BumDes, dan pelaku usaha di wilayah Jawa Timur ini juga mengulas praktik dan strategi terbaik untuk masuk Katalog Elektronik versi 6. Pada sesi tersebut, peserta dibekali pengetahuan dalam pembuatan akun SPSE dan Katalog Elektronik dengan harapan dapat mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKK untuk lebih terlibat dalam proses pengadaan pemerintah. (Des)
