Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kembali menggelar pameran Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) yang berlangsung selama tiga hari pada Rabu - Jumat, 29 - 31 Mei 2024 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.
Gelaran ini dilakukan guna meningkatkan partisipasi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK) dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), sebagaimana Instruksi Presiden RI Joko Widodo Nomor 2 Tahun 2022. Selain mendorong penggunaan PDN, gelaran ini juga akan mempertemukan pelaku usaha dari berbagai sektor pengadaan dengan pembeli yakni Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda).
Pada kesempatan tersebut, Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) menyampaikan bahwa untuk meningkatkan partisipasi UMKK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, saat ini LKPP terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam negeri agar dapat lebih melek teknologi dan menayangkan produknya pada katalog elektronik. Hal ini mengingat LKPP telah menyediakan peluang pasar yang luas melalui platform katalog elektronik yang siap “dipancing” oleh para pelaku UMKK.
“Yang terpenting adalah para pelaku usaha dalam negeri telah memamerkan produknya yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk dapat dibeli oleh K/L/Pemda. Karena target pemerintah hari ini adalah bagaimana belanja PDN semakin meningkat dan memajukan para perlaku UMKK melalui katalog elektronik,” kata Hendi.
Hendi juga mengatakan bahwa berdasarkan data LKPP, nilai belanja pengadaan pemerintah pada tahun 2024 mencapai Rp1,160 triliun. Dari nilai tersebut, 95% nilai belanja pemerintah harus diprioritaskan untuk belanja PDN. Untuk itu, Hendi berharap belanja tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui Katalog Elektronik.
Lebih lanjut, Hendi mengungkapkan, LKPP juga telah melengkapi fitur e-Audit dalam katalog elektronik versi 6 yang berfungsi sebagai alarm pengingat untuk meminimalkan segala potensi permasalahan dan kecurangan yang mungkin timbul dalam proses pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik. Melalui fitur ini, masyarakat dapat memantau proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara langsung dan menyeluruh. Sehingga akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan.
“Uangnya uang kita, uang Indonesia jangan dipakai untuk membeli produk impor. Dengan membeli produk impor, artinya kita memberi pekerjaan bagi orang-orang di luar sana, padahal disisi kita masih banyak yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Mari kita kawal bersama-sama agar kemudian proses PBJ dapat berjalan dengan professional, transparan, dan pro PDN,” tutur Hendi.
Sejalan dengan itu, Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia Anindya N. Bakrie mengatakan, gelaran ICEF 2024 akan memberikan multiplier effect yang sangat besar. Oleh karena itu, Anindya mengajak seluruh pihak untuk dapat bersinergi mengatur tata niaga impor agar lebih selektif, mengedepankan konten lokal dan meningkatkan nilai TKDN dalam PDN agar berdaya saing. “Memudahkan akses pelaku PDN dan UMKK untuk bisa menjangkau. LKPP menjadi kunci agar PDN maju terus,” kata Anindya.
Mengusung tema "Explore and Colaboration", lebih dari 80 exhibitor dengan puluhan kategori produk ikut berpartisipasi dalam pameran ICEF 2024, di antaranya, road sweeper, textile, logistik, Kesehatan, alat berat, furniture, IT, fashion, cartridge toner, kapal, kendaraan, infrastruktur bangunan, meubelair, elektronik, alat tulis kantor, FnB, Kesehatan, manufacturing, dan internet service provider.
LKPP juga turut berpartisipasi dalam ajang pameran ICEF 2024 dengan memberikan layanan konsultasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Para pengunjung dapat melakukan sesi konsultasi tatap muka secara langsung dengan narasumber-narasumber pengadaan yang kompeten. LKPP tidak henti-hentinya berupaya memberikan layanan prima untuk pengadaan barang/jasa yang kredibel, sejahterakan bangsa. (nit)
