TRIBUNJATENG.COM, BANYUMAS - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia (LKPP RI), Hendrar Prihadi, mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan pencatatan hasil pengadaan barang/jasa yang telah terealisasi. Imbauan ini ditekankan agar data kinerja pengadaan setiap pemerintah daerah dapat akurat dalam sistem monitoring, terutama terkait capaian belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMK-Koperasi (UMK-K).

"Saya rasa jika capaian belanja produk dalam negeri masih rendah, perlu dicek apakah semua realisasi sudah tercatat," ujar Hendi, panggilan akrab Hendrar Prihadi, saat membuka kegiatan sosialisasi pengadaan barang/jasa di Pendopo Si Panji Kabupaten Banyumas, Kamis (29/2).

Lebih lanjut, Hendi menyebutkan bahwa LKPP RI telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala LKPP nomor 6 tahun 2023 untuk mendorong kepatuhan seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam pencatatan realisasi PDN dan UMK-K. Surat edaran ini juga dilengkapi dengan panduan pencatatan, mengacu pada petunjuk penggunaan sistem pengadaan secara elektronik. Dengan demikian, diharapkan data terkait capaian belanja PDN dan UMK-K sesuai dengan realitas yang telah tercapai
 

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Desa, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas, Hendi meminta komitmen semua pihak untuk menggunakan produk dalam negeri, termasuk dalam pengadaan di tingkat pemerintah desa. Komitmen ini diyakininya dapat memperkuat ketangguhan perekonomian lokal di masing-masing wilayah.

"Kita harus memahami dan meyakini bahwa proses pengadaan barang/jasa memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi lokal dan nasional. Oleh karena itu, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di semua tingkatan harus dijalankan sepenuhnya, termasuk di tingkat desa," tutur Hendi. "Jika aktivitas ekonomi berputar di wilayah masing-masing, maka kemajuan wilayah bisa terus didorong," tegas mantan Walikota Semarang dua periode ini.
 

Di sisi lain, terkait pemanfaatan platform belanja pemerintah E-Katalog, Hendi juga meminta agar dapat dijalankan di tingkat desa. Menurutnya, pemanfaatan E-Katalog oleh setiap desa tidak sulit, tetapi membutuhkan komitmen penuh. "Semua fasilitasnya sudah ada untuk digitalisasi agar semua bisa berjalan lebih cepat," ungkap Hendi. "Jika ada tantangan teknis, dapat diatasi melalui OPD terkait, sehingga sebenarnya tinggal pada kemauan dan komitmen," pungkasnya.

Sumber: https://jateng.tribunnews.com/2024/02/29/hendi-dorong-peningkatan-pencatatan-pengadaan-barangjasa-untuk-menguatkan-ekonomi-lokal

Editor: Daniel Ari Purnomo