LKPP Lakukan Uji Coba Transaksi Menggunakan Katalog Elektronik Versi 6
18 September 2024 Pukul 21:15
|
awh

Jakarta — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melanjutkan upayanya untuk mempercepat digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggelar uji coba live testing transaksi menggunakan Katalog Elektronik Versi 6. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (18/09) ini dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) dari lima unit organisasi eselon II di LKPP.

Uji coba ini merupakan bagian dari proyek percontohan untuk pengembangan Katalog Versi 6, yang bertujuan memastikan kelancaran proses transaksi hingga tahap pembayaran. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, Patria Susantosa, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berkontribusi. "Langkah besar kita dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan bersama. Katalog Elektronik Versi 6 adalah produk unggulan yang tidak hanya meningkatkan pencarian produk, tetapi juga mendigitalisasi kontrak dan mengintegrasikan proses pengadaan secara menyeluruh," ujarnya.

Patria juga menekankan bahwa integrasi end-to-end antara pengadaan dan pembayaran di Katalog Elektronik Versi 6 adalah sebuah terobosan besar dalam sejarah pengadaan pemerintah. "Dengan jejak digital yang tercatat dari penganggaran hingga pembayaran, kita dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," tambahnya.

Ia mengajak peserta untuk aktif memberikan masukan selama live testing agar Katalog Elektronik Versi 6 dapat diterapkan secara luas di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Keberhasilan ini diharapkan juga dapat mendukung Penyedia Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Harapannya, dengan pengadaan yang lebih mudah dan pembayaran yang lancar, mendorong partisipasi UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dengan inovasi ini, LKPP berkomitmen untuk membawa pengadaan pemerintah ke era digital yang lebih transparan dan efisien, membuka peluang bagi semua pelaku usaha untuk berkontribusi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. "Mari kita buat sejarah bersama untuk pengadaan yang lebih baik dan memberi dampak luas bagi masyarakat," tutup Patria. (awh)