Jakarta– Dalam upaya memperkuat pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi (Hendi) beserta Pejabat Eselon I dan perwakilan Govtech Telkom lakukan audiensi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (20/1).
Hendi mengungkapkan bahwa Katalog Elektronik versi 6 dirancang untuk mencegah praktik korupsi. Yaitu melalui salah satu fitur di dalamnya yaitu E-Audit, memungkinkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan secara real-time terhadap seluruh proses pengadaan melalui katalog elektronik.
Ia menambahkan bawa selain fitur E-Audit, Katalog Elektronik Versi 6.0 juga memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelegence (AI) untuk memvalidasi informasi produk secara cepat dan akurat. AI akan memeriksa tingkat komponen dalam negeri (TKDN), standar nasional Indonesia (SNI), dan merek dagang.
“Dengan begitu, risiko pembelian produk yang tidak sesuai standar atau harga yang tidak wajar dapat diminimalisir. Lebih lanjut proses negosiasi harga dan transparansi pengelolaan katalog akan terus diperbaiki demi mencegah harga yang tidak wajar” tegas Hendi.
Katalog Elektronik Versi 6 juga telah terintegrasi dengan sistem pembayaran SAKTI Kementerian Keuangan dan SIPD Kementerian Dalam Negeri memastikan transparansi dalam setiap transaksi e-purchasing. Selain itu, fitur mini kompetisi memberikan ruang bagi seluruh penyedia untuk bersaing menawarkan produk dan harga terbaik, mendorong persaingan sehat dan inklusivitas dalam pengadaan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyambut positif pengembangan Katalog Elektronik versi 6. Namun, KPK juga memberikan sejumlah catatan penting sebagai bahan perbaikan ke depan untuk memastikan sistem ini semakin efektif dalam mencegah korupsi.Salah satunya adalah dengan menampilkan struktur pembentukan harga.
Dengan berbagai inovasi ini, LKPP optimis bahwa Katalog Elektronik versi 6 dapat menjadi alat yang efektif dalam mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi di sektor pengadaan barang dan jasa di Indonesia. (awh)
