Yogyakarta – Transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini sedang terus dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui government marketplace diantaranya dengan melakukan peningkatan pada Katalog Elektronik dan Toko Daring menjadi 1 platform untuk e-purchasing, mengaktifkan fitur marketplace seperti pembayaran, logistik, dan meningkatkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) menjadi Vendor Management System (VMS) untuk mengelola produk serta kontrak.

Transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah akan berdampak pada efisiensi dan transparansi yang meningkat, akses yang lebih luas, persaingan yang sehat, tumbuhnya inovasi dan kolaborasi, serta terwujudnya pemulihan ekonomi dan pertumbuhan industri dalam negeri. 

Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan LKPP Fadli Arif yang mewakili Kepala LKPP RI dalam keynote speech pada pembukaan gelaran Government Procurement Forum & Expo 2023 yang berlangsung pada (12-14/7) di Jogja Expo Center menyampaikan transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah harus didukung oleh kebijakan yang kuat, regulasi yang jelas, dan investasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai. Dengan langkah-langkah tersebut transformasi digital dapat menjadi alat yang efektif untuk memulihkan dan memperkuat ekonomi melalui pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.