Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terima kunjungan resmi dari delegasi Public Procurement Department (PPD) Kenya pada Rabu (7/5) di Gedung LKPP. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari praktik terbaik Indonesia dalam menerapkan digitalisasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

Delegasi Kenya yang dipimpin oleh Direktur PPD Eric Korir, diterima langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa. Dalam sambutannya, Sarah mengatakan bahwa transformasi digital menjadi solusi strategis untuk pengadaan yang lebih transparan dan efisien.

“Kami menyadari pentingnya transformasi digital dalam pengadaan, terutama dalam menghadapi tantangan global masa kini seperti perubahan iklim dan gangguan rantai pasok. Dalam konteks ini, digitalisasi pengadaan menjadi peluang strategis untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar, meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, mendorong persaingan dan inovasi, juga secara efektif mengurangi biaya dan risiko,” kata Sarah saat memberikan sambutan sekaligus membuka giat kunjungan delegasi PPD Kenya ke LKPP.

Lebih lanjut, Sarah juga mengungkapkan bahwa transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah semakin menunjukkan hasil yang signifikan dengan diluncurkannya Katalog Elektronik versi 6 oleh Presiden pada Desember 2024, dan menjadikannya tonggak baru dalam proses pengadaan digital yang lebih terintegrasi.

“Versi terbaru ini mengkonsolidasikan proses pengadaan, mulai dari produk, kontrak, hingga transaksi dan pembayaran berada dalam satu dashboard yang terintegrasi. Selain peningkatan fitur, Katalog Elektronik versi 6 juga memanfaatkan kecerdasan buatan untuk verifikasi produk,” tutur Sarah.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur PPD Eric Korir menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas sambutan hangat dalam lawatan ini. Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini, pihaknya tengah mengembangkan sistem pengadaan elektronik (e-GP). Oleh karena itu, kunjungan studi ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam penguatan kebijakan dan pengembangan teknis tersebut. Apalagi, lanjut Eric, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pengalaman luas dalam transformasi digital pengadaan, sehingga menjadikan potensi dan peluang yang besar bagi Kenya untuk bisa lebih banyak mempelajari sistem digital pengadaan di Indonesia.

“Pemerintah Kenya sedang mengimplementasikan Sistem Pengadaan Pemerintah Elektronik (e-GP) secara end to end yang akan digunakan oleh semua lembaga pemerintahan. Jadi kami berharap bahwa kunjungan studi ini akan memberikan manfaat bagi tim ke depan dalam mengimplementasikan pengadaan elektronik di Kenya,” ungkap Eric.

Selama kunjungan, LKPP memaparkan kerangka hukum pengadaan di Indonesia, tata kelola pengadaan barang/jasa, sistem dan pengelolaan Katalog Elektronik versi 6, hingga penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Delegasi Kenya juga berkesempatan melihat langsung demonstrasi Katalog Elektronik versi 6 LKPP.

Giat ini diharapkan tidak hanya menjadi forum pertukaran pengetahuan, tetapi juga memperkuat kolaborasi antar negara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pengadaan publik yang modern, terbuka, dan inklusif. (Des)