Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerima audiensi Wakil Bupati Bangka Tengah pada Kamis (26/06) di Gedung LKPP. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas upaya konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sebagai strategi untuk mendorong efisiensi belanja negara, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mendukung transformasi pengadaan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan menegaskan pentingnya peran pimpinan daerah dalam menyukseskan agenda transformasi pengadaan sesuai dengan misi LKPP yang berdampak pada tiga hal krusial, yakni, kemandirian daerah, tata kelola pengadaan, serta pemanfaatan melalui platform Katalog Elektronik Versi 6.
“Pimpinan daerah memiliki peran sentral untuk menyukseskan apa yang menjadi misi LKPP, yakni transformasi pengadaan. Pertama, kami ingin di daerah memiliki kemandirian dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan. Kedua, kita ingin meningkatkan tata kelola pengadaan yang lebih baik. Ketiga, tentunya sedang hangat hari ini adalah tentang penggunaan Katalog Elektronik Versi 6,” ujar Iwan.
Tidak hanya sekadar kunjungan, Iwan berharap pertemuan ini dapat membawa tujuan strategis di daerahnya sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan komitmen LKPP pada poin ke-7 yaitu pemberantasan korupsi khususnya dalam PBJ.
“Karena hampir 70% korupsi di Indonesia terkait pengadaan, mudah-mudahan teman-teman di daerah dapat meningkatkan penilaian integritas di Indonesia secara umum dan khususnya di bidang pengadaan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam mencapai efisiensi anggaran dan mewujudkan pengadaan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berusaha menyelesaikan apa yang menjadi atensi di KPK dan BPKP yang muaranya ada di PBJ. Oleh karena itu, kami berkesempatan untuk berkoordinasi dengan LKPP terkait konsolidasi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan,” tutur Efrianda.
Kunjungan ini diharapkan dapat mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan ekosistem pengadaan yang lebih transparan, inklusif, dan terukur. (Des)
