Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mendorong transformasi digital dalam sistem pengadaan, tak hanya di instansi pemerintah, tetapi juga di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu langkah konkret dilakukan melalui audiensi bersama PT Timah Tbk pada Selasa (24/6) di Gedung LKPP.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi, menegaskan komitmen LKPP dalam mendukung BUMN memanfaatkan Katalog Elektronik versi 6 sebagai sistem pengadaan yang efisien, cepat, dan transparan. Ia menyampaikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 memberikan landasan hukum yang kuat untuk pemanfaatan sistem ini di berbagai entitas, termasuk BUMN.

“Katalog Elektronik versi 6 dirancang lebih sederhana namun tetap menjamin transparansi dan akuntabilitas. Sistem ini terbuka untuk BUMN yang ingin meningkatkan efisiensi pengadaan mereka,” ujar Hendi.

Lebih lanjut, Hendi menyatakan bahwa LKPP siap memberikan pendampingan teknis dalam proses implementasi katalog di BUMN. “Kami ingin memastikan penerapannya tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Direktur SDM PT Timah Andi Seto Gadhista Asapa menyambut positif langkah tersebut. Menurutnya, sistem pengadaan di BUMN selama ini belum sefleksibel di pemerintah daerah, sehingga percepatan digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak.

“Kami menilai penggunaan Katalog Elektronik adalah opsi paling tepat karena cepat, transparan, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Terima kasih atas komitmen LKPP dalam memberikan pendampingan,” ujarnya.

Dengan sinergi ini, diharapkan sistem pengadaan di BUMN dapat terus berkembang ke arah yang lebih modern, adaptif, dan efisien terutama melalui pemanfaatan Katalog Elektronik versi 6. (tdf)