TRIBUN-PANTURA.COM, PEKALONGAN - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tidak henti-hentinya mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri (PDN), terutama hasil pelaku usaha lokal untuk membangun kemandirian ekonomi daerah.

Hal tersebut diwujudkan LKPP melalui diseminasi kebijakan penyelenggaraan katalog elektronik dan monitoring evaluasi pengadaan barang atau jasa pemerintah di Hotel Nirwana Kota Pekalongan, Rabu (24/1/2024).

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengajak, para kepala desa dan pelaku usaha lokal yang hadir untuk menyimak diskusi tentang praktik terbaik dari optimalisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal dalam belanja pemerintah.

Hendi panggilan akrabnya kepala LKPP menegaskan, bahwa hampir setiap daerah di Indonesia memiliki kekuatan ekonomi lokal yang harus dikembangkan, termasuk Pekalongan dengan industri batik.

"Namun saat ini banyak ditemui bahwa produk-produk yang sudah jelas diproduksi di Indonesia juga memiliki versi impornya di pasaran."

"Bahkan terkait gempuran batik impor dari china yang menyerbu pasar Indonesia, jika terus berlanjut maka akan berpotensi membuat perajin batik lokal gulung tikar dan eksistensi batik lokal akan terancam. Sementara, para pengrajin batik pekalongan juga belum pulih benar pasca Covid-19," kata Hendi.

LKPP tetap konsisten mendorong seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk berpihak pada produk lokal. Sehingga walaupun ada produk impor, tapi yang dibeli pemerintah harus tetap produk lokal. Komitmen tersebut didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022, sehingga walaupun ada batik impor, tapi wajib untuk membeli batik produksi lokal.

"Dukungan dari pemerintah lainnya bisa dilakukan dengan mendorong pengusaha batik untuk menayangkan produknya di Katalog Elektronik. Untuk menutup celah bagi pembelian produk impor, saya meminta dukungan dari seluruh sedulur-sedulur yang hadir di sini."

"Dengan menayangkan produk sebanyak-banyaknya di e-Katalog, sehingga tidak ada alasan untuk pemerintah membeli produk impor," imbuhnya. Pihaknya menambahkan bahwa di sistem katalog elektronik, LKPP akan menurun tayangkan seluruh produk impor jika terdapat produk serupa dari dalam negeri.

Selain itu, persoalan harga juga menjadi salah satu hal yang dimonitor oleh LKPP sebagai pengelola Katalog Elektronik.

Bahkan di 2023 dari total 21.073 produk yang diturun tayangkan/freeze dari sistem Katalog Elektronik, 9.006 diantaranya karena teridentifikasi memberikan harga yang tidak wajar.

"Katalog elektronik, salah satunya adalah dengan mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-K) mengurus izin formal seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), karena NIB merupakan salah satu syarat untuk bisa menayangkan produk di katalog."

"Tantangan selanjutnya adalah terkait semangat kompetitif dan konsisten yang harus dimiliki pelaku UMK-K di Pekalongan, agar penjualannya dapat meningkat di E-Katalog," tambahnya. Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Prof Hendrawan Supratikno menyampaikan, untuk meningkatkan kinerja dan peran LKPP perlu didukung dengan regulasi atau payung hukum yang lebih kuat.

"Ketika secara posisi kelembagaan semakin tinggi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia ini harus memiliki performa yang ekstra joss, bukan ekstra ngoss saat menjalankan tugas dan fungsinya," katanya. (*) Artikel ini telah tayang di Tribun-Pantura.com dengan judul LKPP Dorong Pemkot Pekalongan Tingkatkan Belanja Produk Hasil Pelaku Usaha Lokal,

https://pantura.tribunnews.com/2024/01/25/lkpp-dorong-pemkot-pekalongan-tingkatkan-belanja-produk-hasil-pelaku-usaha-lokal

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: m zaenal arifin