Layanan ini secara khusus ditujukan untuk instansi-instansi yang memerlukan keterangan tambahan terkait aspek hukum yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa dalam lingkup pemerintahan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan dukungan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam konteks pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah. Dengan demikian, layanan ini berperan sebagai sumber informasi yang lengkap dan andal untuk memastikan bahwa setiap tahap pengadaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga proses tersebut dapat berjalan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait

Anda dapat mengirimkan surat resmi kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum yang dilengkapi dengan data pendukung yang relevan. Data yang Anda lampirkan sebagai data dukung, menjadi dasar bagi LKPP dalam memberikan rekomendasi/pendapat hukum.

Untuk langsung menuju halaman Sistem Layanan Hukum dan Penyelesaian Sanggah, Anda dapat Klik disini.