http://lkpp.go.id/Kepala LKPP Terima Audiensi Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia Bahas Kolaborasi Pengadaan
Kepala LKPP Terima Audiensi Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia Bahas Kolaborasi Pengadaan

23 Januari 2026

Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa menerima audiensi Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia untuk membahas peluang kolaborasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Jumat, (23/01) di Gedung LKPP.Dalam pertemuan tersebut, Sarah mengatakan LKPP terbuka untuk bersinergi dengan PIMTI dalam berbaga...
http://lkpp.go.id/LKPP Tekankan Penguatan Keamanan Siber di Era Sistem Pemerintahan Digital
LKPP Tekankan Penguatan Keamanan Siber di Era Sistem Pemerintahan Digital

20 Januari 2026

Jakarta - Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan menekankan pentingnya penguatan keamanan siber secara menyeluruh, mulai dari kebijakan, teknologi, dan sumber daya manusia. Menurut Iwan, di era digitalisasi saat ini, potensi ancaman siber dapat berdampak luas terhadap sistem pemerintahan digital, kh...
http://lkpp.go.id/LKPP Bentuk Desk Khusus Perkuat Tata Kelola Pengadaan untuk Percepatan Program Prioritas Nasional
LKPP Bentuk Desk Khusus Perkuat Tata Kelola Pengadaan untuk Percepatan Program Prioritas Nasional

15 Januari 2026

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program Prioritas Nasional melalui penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP). Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan dalam Kick Off Meeting Penguatan Tata Kel...
http://lkpp.go.id/Pembenahan Katalog Elektronik 
Dorong Pengadaan Lebih Akurat, Efisien, dan Bermanfaat
Pembenahan Katalog Elektronik 
Dorong Pengadaan Lebih Akurat, Efisien, dan Bermanfaat

14 Januari 2026

Jakarta – Pembenahan Katalog Elektronik terus dilakukan untuk memastikan belanja pemerintah memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Perbaikan ini difokuskan pada peningkatan akurasi informasi produk, kewajaran harga, serta upaya meminimalkan risiko peredaran produk tidak resmi, sehingga transaksi pengadaan pemerintah dapat berjalan lebih baik...