Jakarta – Plh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan paparkan capaian kinerja LKPP pada Triwulan III (TW III) Tahun 2024 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (18/11) di Gedung Nusantara 1. Di awal pembukaan rapat, Iwan sampaikan bahwa RDP kali ini merupakan giat pertama yang dilakukan dengan Komisi XI periode 2024-2029 yang tentunya menjadi momentum baik dan paling ditunggu untuk memperkenalkan profil, tugas, dan fungsi LKPP.
Dalam pemaparannya, Iwan mengungkapkan bahwa sepanjang TW III 2024, LKPP telah berhasil mencatat sejumlah capaian penting dalam peningkatan efisiensi dan transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Capaian tersebut antara lain peningkatan belanja PBJP senilai 1.213,2 triliun atau 50,41% belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dari tahun 2020 hingga 2024, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,43% setara dengan penyerapan 1,14 juta tenaga kerja.
“Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, afirmasi belanja PDN memiliki dampak yang besar bagi ekonomi dan tenaga kerja, berdasarkan perhitungan dampak ekonomi PDN oleh Bappenas dan BPS dengan menggunakan model Input and Computable General Equilibrium (CGE) dan pengukuran tersebut dilakukan pada level makro-nasional,” ungkap Iwan.
Diketahui saat ini kinerja PBJ nasional mencatat produk tayang katalog pada TW III 2024 telah melebihi target yang semula 10 juta produk, namun hingga saat ini mengalami kenaikan sebesar 10,3 juta produk dengan transaksi pada katalog elektronik sebesar 223,82 triliun. Sementara itu pemanfaatan metode e-Purchasing mengalami kenaikan sebanyak 6,25% dari tahun 2023 atau sebesar 30,5% menjadi 36.30% pada TW III 2024.
Selain menyampaikan capaian kinerja PBJ, Iwan juga menyebutkan bahwa rencana kerja LKPP diselaraskan dengan Asta Cita sebagaimana misi presiden yang dituangkan dalam prioritas nasional RPJMN 2025-2029 yakni, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru serta melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
“Indikator rincian output LKPP 2025 yang mendukung proyek prioritas tersebut adalah persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengadaan Ibu Kota Nusantara (IKN),” terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri mengapresiasi capaian kinerja keseluruhan LKPP pada TW III 2024, termasuk afirmasi dalam pertumbuhan ekonomi yang memiliki dampak pada penyerapan tenaga kerja, dan juga atas penghargaan yang telah diraih LKPP. Namun, pihaknya menyoroti mitigasi risiko yang timbul dalam pengadaan di Katalog Elektronik.
“Perlu monitoring dan evaluasi terhadap transaksi di Katalog Elektronik guna memastikan kualitas produk yang layak tayang dan memitigasi kecurangan pengadaan barang/jasa dan tentunya perlu penguatan kebijakan dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja, penggunaan PDN dan peningkatan keterlibatan UMKK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” tutup Hanif. (Des)
