Jakarta - Mendorong terwujudnya budaya integritas pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi, serta penguatan peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam menjawab tantangan dalam mencegah terjadinya praktik korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah agar lebih optimal. LKPP dan United States Agency for International Development (USAID) berkomitmen bersama untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui penandatanganan dokumen Grant Implementation Agreement (GIA) LKPP-USAID pada Rabu (8/1).

Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan mengatakan bahwa momentum penandatananan dokumen GIA LKPP-USAID ini merupakan tonggak penting dalam upaya memperkuat integritas dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Bukan hanya sekadar formalitas, melainkan juga komitmen bersama LKPP dan USAID untuk mendorong reformasi kelembagaan yang berdampak luas bagi Indonesia. 

“Kami percaya, dengan semangat kolaborasi yang kuat, USAID, LKPP, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mendorong perubahan positif yang signifikan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia,” kata Iwan.

Adapun dukungan penguatan Kapasitas, Inovasi Sistem Pengadaan, Peningkatan Efektivitas Program, dan Kemitraan Strategis atara LKPP dan USAID merupakan bukti nyata bahwa kerjasama internasional yang terjalin antara dua belah pihak yang diharapkan dapat berkontribusi langsung pada upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola di sektor publik.

Selaras dengan hal tersebut, Acting Director Office of Democracy and Governance USAID Indonesia Adriana Davis menyampaikan bahwa LKPP berkesempatan untuk menjadi mitra bagi USAID dalam pelaksanaan portofolio antikorupsi sebagai program USAID Indonesia Integrity Initiative (INTEGRITAS). Kerja sama antara USAID LKPP ini akan memberikan dorongan yang lebih kuat dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

“Kerjasama LKPP-USAID ini merupakan langkah strategis dalam mendukung reformasi birokrasi di Indonesia. Kami percaya, melalui kolaborasi ini, kita dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Adriana. 

Penandatanganan GIA LKPP-USAID merupakan langkah awal komitmen, dan kerja keras antara kedua belah pihak demi mencapai tujuan bersama. Sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan negara, serta menjadi inspirasi bagi kemitraan lainnya di masa mendatang. (nit)