Jakarta – Plh. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan mengungkapkan bahwa untuk menuju Indonesia Emas 2045, transformasi merupakan salah satu pilar utama dalam arah pembangunan nasional, yang mana transformasi tata kelola merupakan misi ketiga dalam mengukur seberapa jauh regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Hal tersebut disampaikan dalam sesi pembukaan giat Virtual Expo SDM dan Kelembagaan PBJ Tahun 2024 pada Selasa (17/9) di Gedung LKPP.
Menurut Iwan, regulasi dan tata kelola yang baik digambarkan dengan kelembagaan dan birokrasi yang berintegritas dan adaptif serta pelayanan publik yang berkualitas. Sehingga transformasi tata kelola diharapkan dapat mencapai kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, pemberdayaan masyarakat sipil dan peningkatan kinerja pengadaan.
“Sama dengan adanya pelaksanaan virtual expo ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas, peran dan fungsi SDM dan kelembagaan PBJ untuk mencapai tata kelola yang profesional. Dengan adanya tata kelola yang baik, kami berharap hal tersebut akan berdampak pada sistem dan budaya kerja dalam UKPBJ,” kata Iwan dalam sambutannya.
Senada dengan Iwan, turut hadir Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Suharti. Dalam sambutannya, Ia menyampaikan bahwa untuk mewujudkan transformasi tata kelola di bidang PBJ yang menjadi bagian RPJMN 2025-2029 ditopang oleh tiga pilar utama pada rumah pengadaan, yakni pilar transformasi tata kelola kelembagaan PBJ, pilar transformasi tata kelola SDM PBJ, serta pilar transformasi tata kelola sistem kerja dalam PBJ.
“Pilar-pilar tersebut dapat mendukung transformasi tata kelola SDM PBJ sebagai investasi pengembangan SDM, evaluasi kinerja berbasis hasil, penguatan kepemimpinan pengadaan, manajemen talenta pengadaan, peningkatan SDM PBJ tersertifikasi dan Manajemen penugasan adaptif serta transformasi tata kelola sistem kerja dalam PBJ, seperti digitalisasi pelayanan publik, digitalisasi proses bisnis pemerintah dan tata kelola pemerintahan berbasis digital,” tutur Suharti.
Giat yang bertajuk ”Transformasi Tata Kelola SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa yang Berintegritas dan Adaptif Menuju Indonesia Emas 2045” ini merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh LKPP secara virtual dengan melibatkan sejumlah K/L/PD/Asosiasi/Pelaku Usaha di PBJ dengan total 628 dan diisi 126 booth.
Adapun fasilitas dalam virtual expo yang berlangsung dari 5 September hingga 10 Oktober 2024 ini terdapat satu auditorium dan tiga hall exhibition yang setiap harinya diisi dengan acara interaktif, yakni, webinar, sosialisasi, talkshow, dan coaching clinic. Pengunjung juga dapat berinteraksi, konsultasi secara langsung melalui live chat dan menjelajahi booth virtual untuk menggali informasi terkait PBJ.
Dalam rangkaian penyelenggaran virtual expo juga dilakukan seleksi dalam pemilihan Kepala UKPBJ berprestasi, JF PPBJ berprestasi, serta UKPBJ Proaktif terbaik dan ditutup dengan rapat koordinasi SDM dan Kelembagaan PBJ. (Des)
